Kepastian القانون dalam Pemeriksaan الضريبة: Antara Diskresi dan Batasnya

Diskresi pemeriksa diperlukan untuk menilai substansi transaksi, tetapi tanpa batas yang jelas ia berubah menjadi sumber ketidakpastian.

Prinsip substansi mengungguli bentuk

Doktrin ini memberi ruang bagi otoritas menilai transaksi berdasarkan hakikat ekonominya. Persoalannya muncul ketika penilaian tidak disertai standar pembuktian yang seragam.

Perlindungan prosedural

• Hak المكلف بالضريبة memperoleh surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang lengkap
• Kesempatan pembahasan akhir yang bermakna, bukan sekadar formalitas
• Kewajiban pemeriksa menyebutkan dasar القانون untuk setiap koreksi

Kepastian القانون bukan berarti hasil yang selalu menguntungkan المكلف بالضريبة, melainkan proses yang dapat diprediksi dan diuji.

Rekomendasi

Penyusunan pedoman koreksi yang dipublikasikan akan menurunkan sengketa berulang sekaligus mempercepat penyelesaian keberatan.