# The Tax Law Center — Universitas Muslim Indonesia

> Pusat kajian, riset, pengabdian, advokasi, dan pengembangan kebijakan di bidang hukum pajak dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia. Dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3380/H.25/UMI/X/2025.

Pusat Hukum Pajak (The Tax Law Center) Universitas Muslim Indonesia adalah pusat kajian hukum pajak
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor UMI Nomor 3380/H.25/UMI/X/2025 tertanggal 17 Oktober 2025.
Berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Bahasa yang tersedia: Bahasa Indonesia, English, العربية.

## Layanan Kami

- [Kerja Sama Riset dan Kelembagaan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/layanan/kerja-sama-riset-dan-kelembagaan): Kemitraan riset, penyelenggaraan forum ilmiah bersama, serta pertukaran ahli dengan institusi nasional dan internasional.
- [Konsultasi Hukum Pajak](https://taxlawcenter.umi.ac.id/layanan/konsultasi-hukum-pajak): Pendampingan hukum untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan, menilai risiko transaksi, serta menyiapkan langkah kepatuhan yang tepat.
- [Kajian Akademik dan Legal Opinion](https://taxlawcenter.umi.ac.id/layanan/kajian-dan-legal-opinion): Penyusunan naskah akademik, policy brief, dan pendapat hukum berbasis riset untuk kebutuhan institusi maupun pelaku usaha.
- [Advokasi dan Pendampingan Sengketa Pajak](https://taxlawcenter.umi.ac.id/layanan/advokasi-dan-pendampingan-sengketa): Pendampingan menyeluruh sejak pemeriksaan, keberatan, banding, hingga peninjauan kembali dengan strategi pembuktian yang tersusun rapi.
- [Edukasi Perpajakan Masyarakat](https://taxlawcenter.umi.ac.id/layanan/edukasi-perpajakan-masyarakat): Program pengabdian kepada masyarakat berupa klinik pajak, penyuluhan, dan pendampingan UMKM secara cuma-cuma.
- [Pelatihan In-House Perpajakan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/layanan/pelatihan-in-house-perpajakan): Program pelatihan yang dirancang khusus sesuai profil risiko dan kebutuhan kompetensi tim keuangan organisasi Anda.

## Riset & Publikasi

- [Jurnal Hukum Pajak Indonesia — Volume 1 Nomor 2](https://taxlawcenter.umi.ac.id/publikasi/jurnal-hukum-pajak-indonesia-vol-1-no-2): Edisi kedua menyoroti transfer pricing, kepatuhan sukarela, serta relasi zakat dan pajak dalam kerangka hukum Indonesia.
- [Jurnal Hukum Pajak Indonesia — Volume 1 Nomor 1](https://taxlawcenter.umi.ac.id/publikasi/jurnal-hukum-pajak-indonesia-vol-1): Edisi perdana memuat enam artikel telaah mengenai kepastian hukum pemeriksaan, pajak ekonomi digital, dan tata kelola pajak daerah.
- [Policy Paper: Kesiapan Wajib Pajak Menghadapi Sistem Inti Administrasi Perpajakan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/publikasi/policy-paper-digitalisasi-administrasi-pajak): Survei kesiapan wajib pajak badan skala menengah menghadapi migrasi sistem administrasi perpajakan.
- [Policy Brief: Mendesain Ulang Insentif Pajak bagi Usaha Mikro dan Kecil](https://taxlawcenter.umi.ac.id/publikasi/policy-brief-insentif-umkm): Rekomendasi kebijakan agar skema tarif final tidak menahan usaha kecil naik kelas ke skema pembukuan penuh.
- [Pengantar Hukum Pajak Indonesia: Asas, Norma, dan Praktik](https://taxlawcenter.umi.ac.id/publikasi/buku-pengantar-hukum-pajak-indonesia): Buku ajar yang menautkan asas-asas hukum pajak dengan praktik administrasi perpajakan Indonesia mutakhir.
- [Legal Opinion: Kedudukan Hukum Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri](https://taxlawcenter.umi.ac.id/publikasi/legal-opinion-pemungut-ppn-digital): Telaah kedudukan hukum penunjukan pemungut PPN atas produk digital yang dijual pelaku usaha luar negeri.
- [Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah](https://taxlawcenter.umi.ac.id/publikasi/naskah-akademik-raperda-pajak-daerah): Kajian yuridis, sosiologis, dan filosofis atas rancangan peraturan daerah bidang pajak dan retribusi.
- [Praktik Penyelesaian Sengketa Pajak: Dari Keberatan hingga Peninjauan Kembali](https://taxlawcenter.umi.ac.id/publikasi/buku-praktik-penyelesaian-sengketa-pajak): Panduan praktis menelusuri jalur penyelesaian sengketa pajak beserta anotasi putusan penting.

## Basis Data Regulasi

- [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/uu-7-2021-harmonisasi-peraturan-perpajakan): UU No. 7 Tahun 2021 — Mengubah sejumlah ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, dan UU PPN serta memperkenalkan program pengungkapan sukarela dan pajak karbon.
- [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/uu-28-2007-ketentuan-umum-perpajakan): UU No. 28 Tahun 2007 — Mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur pemeriksaan, keberatan, banding, serta sanksi administratif dan pidana perpajakan.
- [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/uu-1-2022-hubungan-keuangan-pusat-daerah): UU No. 1 Tahun 2022 — Menata ulang jenis pajak dan retribusi daerah, termasuk penyederhanaan objek serta pengaturan opsen pajak.
- [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/pp-55-2022-penyesuaian-pph): PP No. 55 Tahun 2022 — Mengatur perlakuan PPh atas natura, tarif final UMKM, dan ketentuan penghitungan penghasilan kena pajak.
- [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/pp-44-2022-ppn-dan-ppnbm): PP No. 44 Tahun 2022 — Menegaskan objek, tarif, saat terutang, serta mekanisme pengkreditan pajak masukan.
- [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/pmk-81-2024-ketentuan-perpajakan-coretax): PMK No. 81 Tahun 2024 — Menjadi payung ketentuan teknis pelaksanaan administrasi perpajakan pada sistem inti yang baru.
- [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/pmk-172-2023-transfer-pricing): PMK No. 172 Tahun 2023 — Mengatur dokumentasi transfer pricing tiga tingkat, analisis kesebandingan, dan prosedur kesepakatan harga transfer.
- [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Elektronik](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/per-11-2025-faktur-pajak-elektronik): PER-11/PJ/2025 — Menetapkan format, penomoran, dan tata cara pembetulan faktur pajak elektronik pada sistem inti administrasi perpajakan.
- [Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/se-05-2025-panduan-pemeriksaan): SE-05/PJ/2025 — Memberikan panduan tahapan pemeriksaan, standar dokumentasi kertas kerja, serta mekanisme pembahasan akhir.
- [Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/perda-kota-makassar-pajak-daerah): Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2023 — Mengatur jenis, tarif, dan tata cara pemungutan pajak serta retribusi daerah di wilayah Kota Makassar.
- [Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/perda-sulsel-opsen-pajak-kendaraan): Perda Prov. Sulsel No. 2 Tahun 2024 — Menetapkan dasar pengenaan dan pembagian hasil opsen pajak kendaraan bermotor antara provinsi dan kabupaten/kota.
- [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Natura dan/atau Kenikmatan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/regulasi/pmk-66-2023-natura-dan-kenikmatan): PMK No. 66 Tahun 2023 — Merinci jenis natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak beserta batasan nilainya.

## Agenda & Pelatihan

- [Lokakarya Penulisan Artikel Jurnal Hukum Pajak](https://taxlawcenter.umi.ac.id/agenda/lokakarya-penulisan-artikel-jurnal-pajak): Pendampingan intensif menyusun artikel ilmiah siap submit, dari perumusan masalah hingga penyuntingan akhir.
- [Seminar Nasional: Keadilan Fiskal dan Masa Depan Reformasi Perpajakan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/agenda/seminar-nasional-keadilan-fiskal-2026): Menghadirkan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk membahas arah reformasi perpajakan lima tahun mendatang.
- [Pendidikan dan Pelatihan Brevet Pajak A dan B — Angkatan I 2026](https://taxlawcenter.umi.ac.id/agenda/brevet-pajak-a-dan-b-angkatan-i-2026): Dua belas pertemuan intensif yang membekali peserta dengan keterampilan menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri.
- [Diskusi Publik: Implementasi Opsen Pajak Daerah di Sulawesi Selatan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/agenda/diskusi-publik-opsen-pajak-daerah): Membahas kesiapan daerah dan dampak opsen pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan kabupaten dan kota.
- [Webinar: Menyiapkan Perusahaan Menghadapi Sistem Inti Administrasi Perpajakan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/agenda/webinar-coretax-untuk-wajib-pajak-badan): Sesi praktis membedah alur pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pada sistem inti administrasi perpajakan.
- [Webinar: Kewajiban Perpajakan bagi Kreator Konten dan Pekerja Lepas](https://taxlawcenter.umi.ac.id/agenda/webinar-pajak-untuk-content-creator): Panduan praktis menghitung penghasilan neto, memilih skema tarif, dan melaporkan SPT tahunan bagi pekerja mandiri.
- [Kelas Brevet C Lanjutan — Angkatan Perdana](https://taxlawcenter.umi.ac.id/agenda/kelas-brevet-c-lanjutan-2025): Program lanjutan yang membahas perpajakan internasional, transfer pricing, dan perencanaan pajak korporasi.
- [Workshop Dokumentasi Transfer Pricing Tiga Tingkat](https://taxlawcenter.umi.ac.id/agenda/workshop-transfer-pricing-2025): Latihan menyusun master file, local file, dan laporan per negara berdasarkan studi kasus nyata.

## Analisis & Opini

- [Menakar Arah Reformasi Perpajakan Indonesia 2026](https://taxlawcenter.umi.ac.id/analisis/menakar-arah-reformasi-perpajakan-2026): Reformasi perpajakan tidak cukup diukur dari kenaikan rasio pajak. Indikator yang sama pentingnya adalah menurunnya biaya kepatuhan dan meningkatnya kepastian hukum bagi wajib…
- [Kepastian Hukum dalam Pemeriksaan Pajak: Antara Diskresi dan Batasnya](https://taxlawcenter.umi.ac.id/analisis/kepastian-hukum-dalam-pemeriksaan-pajak): Diskresi pemeriksa diperlukan untuk menilai substansi transaksi, tetapi tanpa batas yang jelas ia berubah menjadi sumber ketidakpastian.
- [Pajak Ekonomi Digital dan Pertanyaan Lama tentang Keadilan Fiskal](https://taxlawcenter.umi.ac.id/analisis/pajak-atas-ekonomi-digital-dan-keadilan-fiskal): Ketika nilai tercipta dari data pengguna, yurisdiksi tempat pengguna berada memiliki klaim yang sah atas sebagian penghasilan yang dihasilkan.
- [Insentif Pajak UMKM: Sudahkah Tepat Sasaran?](https://taxlawcenter.umi.ac.id/analisis/insentif-pajak-umkm-tepat-sasaran): Tarif final yang sederhana menurunkan biaya kepatuhan, tetapi berpotensi menahan usaha untuk naik kelas ke skema pembukuan penuh.
- [Harmonisasi Pajak Daerah dan Indeks Kemudahan Berusaha](https://taxlawcenter.umi.ac.id/analisis/harmonisasi-pajak-daerah-dan-kemudahan-berusaha): Keragaman tarif antar daerah menghadirkan biaya informasi yang tinggi bagi pelaku usaha yang beroperasi lintas kabupaten dan kota.
- [Zakat dan Pajak: Dua Instrumen, Satu Tujuan Kesejahteraan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/analisis/zakat-dan-pajak-dua-instrumen-satu-tujuan): Zakat dan pajak memiliki dasar kewajiban yang berbeda, tetapi keduanya bertemu pada tujuan redistribusi dan penguatan solidaritas sosial.

## Berita Terkini

- [Rektor UMI Resmikan Pusat Hukum Pajak, Perkuat Tridharma di Bidang Fiskal](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/rektor-umi-resmikan-pusat-hukum-pajak): Universitas Muslim Indonesia resmi membentuk Pusat Hukum Pajak (The Tax Law Center) melalui Keputusan Rektor Nomor 3380/H.25/UMI/X/2025 yang ditetapkan pada 17 Oktober 2025.
- [Brevet Pajak A dan B Angkatan Pertama Resmi Dibuka untuk Umum](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/brevet-pajak-a-dan-b-angkatan-pertama-dibuka): Panitia Pendidikan dan Pelatihan Brevet Pajak A dan B Tahun 2026 membuka pendaftaran angkatan pertama bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.
- [Seminar Nasional Bahas Keadilan Pajak di Era Ekonomi Digital](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/seminar-nasional-keadilan-pajak-era-digital): Perluasan basis pajak atas transaksi digital menuntut kepastian hukum yang lebih tegas, terutama menyangkut definisi kehadiran ekonomi signifikan bagi pelaku usaha lintas…
- [Pusat Hukum Pajak Jalin Kerja Sama dengan Kanwil DJP Sulselbartra](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/kerja-sama-dengan-kanwil-djp-sulselbartra): Nota kesepahaman mencakup penelitian bersama, penyuluhan perpajakan, serta penyediaan tenaga ahli untuk program edukasi wajib pajak di wilayah Sulawesi Selatan.
- [Klinik Pajak Gratis Sasar Seribu Pelaku UMKM di Makassar](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/klinik-pajak-gratis-untuk-umkm-makassar): Program pengabdian kepada masyarakat ini menyediakan pendampingan pendaftaran NPWP, penghitungan pajak final, hingga pelaporan SPT tahunan bagi pelaku usaha mikro.
- [Kuliah Umum: Strategi Pembuktian dalam Sengketa Pajak](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/kuliah-umum-sengketa-pajak-di-pengadilan): Kualitas dokumentasi transaksi menjadi penentu utama keberhasilan wajib pajak dalam proses keberatan maupun banding di Pengadilan Pajak.
- [Diskusi Publik Soroti Tata Kelola Pajak dan Retribusi Daerah](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/diskusi-publik-pajak-daerah-dan-retribusi): Pemerintah daerah didorong menyederhanakan jenis retribusi dan memperkuat transparansi tarif agar tidak membebani pelaku usaha kecil.
- [Pusat Kajian Luncurkan Basis Data Regulasi Perpajakan Terbuka](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/peluncuran-basis-data-regulasi-perpajakan): Basis data memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai peraturan daerah yang dapat ditelusuri berdasarkan jenis, tahun, dan status keberlakuan.
- [Workshop Transfer Pricing Bekali Praktisi Menyusun Dokumentasi Tiga Tingkat](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/workshop-transfer-pricing-untuk-praktisi): Peserta dilatih menyusun master file, local file, dan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- [Empat Perguruan Tinggi Sepakat Bentuk Konsorsium Riset Hukum Pajak](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/penandatanganan-kerja-sama-perguruan-tinggi): Konsorsium akan menerbitkan jurnal bersama, menyelenggarakan konferensi tahunan, dan membuka skema riset kolaboratif bagi dosen muda.
- [Pelatihan Akuntansi dan Pajak bagi Pengelola Lembaga Pendidikan Keagamaan](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/pelatihan-akuntansi-pajak-bagi-pesantren): Pengelola pesantren dan yayasan pendidikan dibekali pemahaman mengenai perlakuan pajak atas hibah, wakaf, dan penghasilan usaha lembaga.
- [Tim Mahasiswa UMI Raih Juara Kompetisi Debat Hukum Pajak Nasional](https://taxlawcenter.umi.ac.id/berita/mahasiswa-umi-juara-kompetisi-debat-pajak): Tim binaan pusat kajian menampilkan argumentasi kuat mengenai batas kewenangan pemeriksaan pajak dan perlindungan hak wajib pajak.

## Tim Ahli & Pengurus

- [Prof. Dr. Ir. H. Andi Tamsil, M.S.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/prof-dr-ir-h-andi-tamsil-ms): Anggota Dewan Pengarah pada Dewan Pengarah The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Prof. Dr. H. Mansyur Ramly](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/prof-dr-h-mansyur-ramly): Ketua Dewan Pembina pada Dewan Pembina The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Dr. H. M. Ishaq Shamad, S.Ag., M.A.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/dr-h-m-ishaq-shamad-sag-ma): Anggota Dewan Pengarah pada Dewan Pengarah The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Munawir Nasir, S.E., M.M.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/munawir-nasir-se-mm): Anggota Divisi Riset dan Publikasi pada Divisi Riset dan Publikasi The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Dr. Syamsu Alam, S.H., M.Hum.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/dr-syamsu-alam-sh-mhum): Anggota Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik pada Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Prof. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/prof-dr-h-askari-razak-sh-mh): Koordinator Divisi Kerja Sama dan Jaringan Internasional pada Divisi Kerja Sama dan Jaringan Internasional The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Ir. Muh. Kasim Anis, M.T.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/ir-muh-kasim-anis-mt): Anggota Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik pada Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/dr-ilham-abbas-sh-mh): Koordinator Divisi Dokumentasi dan Kearsipan pada Divisi Dokumentasi dan Kearsipan The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Dr. Nur Afti Aulia, S.H., M.H.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/dr-nur-afti-aulia-sh-mh): Sekretaris pada Pengurus Harian The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Hattah Fattah, M.S.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/prof-dr-ir-h-muhammad-hattah-fattah-ms): Anggota Dewan Pengarah pada Dewan Pengarah The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Prof. Dr. Syamsuri Rahim, S.E., S.I.P., M.Si., Ak.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/prof-dr-syamsuri-rahim-se-sip-msi-ak): Koordinator Divisi Riset dan Publikasi pada Divisi Riset dan Publikasi The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/prof-dr-hj-masrurah-mokhtar-ma): Anggota Dewan Pembina pada Dewan Pembina The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Mindi Faisal Saputra, S.Kom.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/mindi-faisal-saputra-skom): Anggota Divisi Data dan Teknologi Pajak pada Divisi Data dan Teknologi Pajak The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/prof-dr-h-hambali-thalib-sh-mh): Anggota Dewan Pembina — Rektor UMI pada Dewan Pembina The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.
- [Andi Muhammad Fahmy Fajar, S.H., M.H.](https://taxlawcenter.umi.ac.id/tim-ahli/andi-muhammad-fahmy-fajar-sh-mh): Anggota Divisi Data dan Teknologi Pajak pada Divisi Data dan Teknologi Pajak The Tax Law Center Universitas Muslim Indonesia.

## Kontak

- Surel: taxlawcenter@umi.ac.id
- Telepon: +62 411 455666
- Alamat: Gedung Menara UMI Lt. 9, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Makassar 90231
- Situs: https://taxlawcenter.umi.ac.id/

## Optional

- [Peta situs XML](https://taxlawcenter.umi.ac.id/sitemap.xml)
- [RSS berita](https://taxlawcenter.umi.ac.id/feed/post)