
Brevet Pajak A dan B Angkatan Pertama Resmi Dibuka untuk Umum
Panitia Pendidikan dan Pelatihan Brevet Pajak A dan B Tahun 2026 membuka pendaftaran angkatan pertama bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.
Pusat Hukum Pajak Universitas Muslim Indonesia memadukan akademisi, praktisi hukum, ahli perpajakan, dan ahli akuntansi untuk memperkuat kepastian hukum, kepatuhan, dan tata kelola fiskal nasional maupun daerah.

Panitia Pendidikan dan Pelatihan Brevet Pajak A dan B Tahun 2026 membuka pendaftaran angkatan pertama bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Basis data memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai peraturan daerah yang dapat ditelusuri…

Panitia Pendidikan dan Pelatihan Brevet Pajak A dan B Tahun 2026 membuka pendaftaran angkatan pertama bagi mahasiswa…

Perluasan basis pajak atas transaksi digital menuntut kepastian hukum yang lebih tegas, terutama menyangkut definisi…

Nota kesepahaman mencakup penelitian bersama, penyuluhan perpajakan, serta penyediaan tenaga ahli untuk program edukasi…

Program pengabdian kepada masyarakat ini menyediakan pendampingan pendaftaran NPWP, penghitungan pajak final, hingga…

Kualitas dokumentasi transaksi menjadi penentu utama keberhasilan wajib pajak dalam proses keberatan maupun banding di…

Pemerintah daerah didorong menyederhanakan jenis retribusi dan memperkuat transparansi tarif agar tidak membebani pelaku…
Dari kajian akademik hingga pendampingan sengketa, tim lintas disiplin kami siap mendampingi institusi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pendampingan hukum untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan, menilai risiko transaksi, serta menyiapkan langkah kepatuhan yang tepat.
SelengkapnyaPendampingan menyeluruh sejak pemeriksaan, keberatan, banding, hingga peninjauan kembali dengan strategi pembuktian yang tersusun rapi.
SelengkapnyaPenyusunan naskah akademik, policy brief, dan pendapat hukum berbasis riset untuk kebutuhan institusi maupun pelaku usaha.
SelengkapnyaProgram pelatihan yang dirancang khusus sesuai profil risiko dan kebutuhan kompetensi tim keuangan organisasi Anda.
SelengkapnyaProgram pengabdian kepada masyarakat berupa klinik pajak, penyuluhan, dan pendampingan UMKM secara cuma-cuma.
SelengkapnyaKemitraan riset, penyelenggaraan forum ilmiah bersama, serta pertukaran ahli dengan institusi nasional dan internasional.
Selengkapnya
Reformasi perpajakan tidak cukup diukur dari kenaikan rasio pajak. Indikator yang sama pentingnya adalah menurunnya biaya…

Diskresi pemeriksa diperlukan untuk menilai substansi transaksi, tetapi tanpa batas yang jelas ia berubah menjadi sumber…

Ketika nilai tercipta dari data pengguna, yurisdiksi tempat pengguna berada memiliki klaim yang sah atas sebagian…

Ketua Dewan Pembina

Anggota Dewan Pembina

Anggota Dewan Pembina — Rektor UMI

Anggota Dewan Pengarah
Pendampingan tim The Tax Law Center membuat proses keberatan kami jauh lebih tertata. Dokumentasi disiapkan sejak awal, bukan ketika sengketa sudah berjalan.
Materinya praktis. Setelah dua belas pertemuan saya sudah bisa menyusun dan melaporkan SPT badan tempat saya bekerja tanpa bantuan konsultan.
Klinik pajak gratisnya sangat membantu. Saya akhirnya paham cara menghitung pajak final dan tidak lagi takut melapor.
Mitra & Kolaborasi








Tim kami siap membantu kajian, konsultasi, dan advokasi perpajakan Anda.